Laksamana.id | Paser, Kaltim – Ketua RT 07 Desa Pondong Baru, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saripudin, menyampaikan keluhan terkait minimnya perhatian pemerintah terhadap wilayahnya. Sejak menetap di Muara Pasir pada tahun 2001 hingga kini, ia merasa wilayah RT yang dipimpinnya tidak mendapatkan perhatian yang layak, terutama dalam hal infrastruktur jalan, penerangan, dan fasilitas kantor RT.
“Saya tinggal di dalam Muara Pasir sejak 2001, tapi sampai sekarang tidak pernah diperhatikan, baik lampu, jalan, maupun kantor RT. Padahal saya juga merupakan aparat negara, Ketua Lembaga Bela Negara di pusat yang mendapat keputusan tahun 2014 sebagai pemimpin di Kalimantan Timur,” ujar Saripudin dengan nada kecewa.
Ia juga menyoroti bahwa selama enam tahun menjabat sebagai Ketua RT 07, dirinya dan masyarakat yang dipimpinnya seakan terabaikan oleh pemerintah. Honor untuk Ketua RT pun tidak diperhatikan, begitu juga dengan fasilitas lain yang seharusnya mendukung tugasnya dalam melayani masyarakat.
“Gaji dan honor kami tidak dipikirkan, sementara kami tetap bekerja untuk masyarakat. RT 07 ini seperti tidak dianggap,” tambahnya.
Selain infrastruktur, Saripudin juga mempertanyakan kepedulian pemerintah terhadap wilayahnya, mengingat sebelumnya ia pernah diundang dalam acara pelantikan di tingkat kabupaten. Ia merasa ironis bahwa wilayahnya disebut sebagai salah satu pendukung terbesar di Kabupaten Paser, namun setelah itu, perhatiannya dari pemerintah seolah menghilang.
“Saat pelantikan, nama saya disebut sebagai pendukung terbesar di wilayah kabupaten, bahkan Pak Bupati pun tahu. Tapi mengapa setelah itu tidak ada tindak lanjut untuk membantu masyarakat di RT 07?” katanya.
Saripudin berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki kondisi wilayahnya, terutama terkait infrastruktur dasar seperti jalan dan penerangan, serta memperhatikan kesejahteraan para Ketua RT yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat bawah.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan, hanya ingin hak masyarakat diperhatikan. Bagaimana bisa pemerintah membangun daerah jika rakyat kecil seperti kami saja diabaikan?” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah terkait keluhan yang disampaikan Ketua RT 07 Desa Pondong Baru ini. (Red)
