Mulai besok, Selasa (4/2), para pengecer harus sudah terdaftar terlebih dahulu dalam sistem Pertamina dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pangkalan.
Hingga kini, terdapat 370 ribu warung yang tercatat sebagai pengguna Merchant Applications Pertamina (MAP). Bahlil mengumpulkan materiai utama pertikaian bahwa semua status warung tersebut akan dipromosikan dari minimarket menjadi toko sub-dimana. Artinya, setiap transaksi pembelian di toko warung yang terintegrasi dengan sistem Pertamina harus memiliki kartu identitas penduduk atau KTP.
“Fasilitas untuk sub-penyaluran LPG ini akan dilengkapi dengan teknologi untuk mengetahui siapa yang membeli dan berapa banyaknya serta harga yang dikeluarkan. Maka, penyaluran LPG bersubsidi benar-benar dapat diawasi lagi,” ujar Bahlil di Gedung Terminal Gas Jenis Kecil Palmerah, Jakarta, 4/2.
Bahlil menjelaskan tujuan awal dari perubahan dalam sistem penjualan LPG 3 kg adalah untuk menghilangkan orang yang menaikkan harga gas untuk rumah tangga di kalangan warga. Ia menemukan harga gas di masyarakat bisa mencapai Rp 26 ribu per tabung.
Padahal, jika tidak demikian, harga yang ditetapkan oleh pemerintah seharusnya Rp 15 ribu hingga Rp 16 ribu per tabung diutionseri untuk konsumen. Pada setiap tabung, pemerintah memberikan bantuan biaya Rp 36 ribu.
Pada setiap tahun, pemerintah mengalokasikan dana Rp 87 triliun untuk subsidi bahan bakar LPG 3 kilogram. “Bila harga sebesar Rp 25.000 per tabung, kami khawatir subsidi kami tidak efektif,” ucapnya dalam pernyataan tersebut.
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Rivan Siahaan menyatakan bahwa warung yang ingin menjual LPG bersubsidi tidak wajib memiliki nomor izin usaha (NIB) tetapi cukup mendaftarkan melalui Merchant Applications Pertamina (MAP). Warung yang telah masuk dalam sistem akan otomatis menjadi agen penjualan LPG Himpunan.
