-Gubernur Jawa Barat (Jabar) yang terpilih, Dedi Mulyadi kembali membuat kejutan.
Kali ini, ia menyoroti beberapa masalah terkait dana perjalanan dinas, mulai dari Bagian Umum Pemerintah Daerah DKI Jakarta sampai dengan Gubernur DKI Jakarta.
Bagian perjalanan negara asing oleh Bapak Kang Dedi dipangkasellite.
Selain itu, dirinya juga mengurangi setengah atau 50% anggaran dinas domestik.
Dia menyampaikan hal tersebut melalui status Instagram-nya @dedimulyadi71 pada Rabu (18/2/2025).
Dalam statusnya, Dirinya membekali rekornya dengan gambar suasana diskusi bersama seorang pemimpin Pemprov Jabar.
Kang Dedi mengajukan pertanyaan mengenai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perjalanan dinas gubernur atau pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia kemudian memutuskan untuk menghapus sebarang perjalanan dinas ke luar negeri selama masa kepemimpinannya di Jabar.
“Biro Umum Gubernur ada perjalanan dinas ke luar negeri atau tidak?” tanya Sdr. Dedi.
“Terjemahannya adalah: “Tentu ada yang sudah kita siapkan,” jawab Wakil Gubernur Jawa Barat.
“Angkat banternya!” hukum Kang Dedi tegas.
Putusannya untuk mencabut perjalanan dinas ke luar negeri disampaikan Kang Dedi sangat sederhana.
Sambil berkelakar, dia menyatakan bahwa perjalanan dinas ke luar negeri tidaklah perlu, dan dia sendiri juga mengaku tidak mengerti bahasa Inggris.
“าจะ ini Warga Provinsi Jawa Barat akan pergi ke luar negeri?” tanya Jabatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk konfirmasi.
“Dengan gembiranya, saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris,” ujar Kang Dedi seraya tertawa.
“Udah binasa,” tambah paham Kang Dedi dengan jelas.
Dia tidak hanya menyasar perjalanan dinas ke luar negeri, melainkan juga soal anggaran perjalanan dinas yang ada dalam negeri.
Dia menegasakan bahwa anggaran perjalanan dinas terbatas menjadi setengahnya sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres).
“Ia mengurangi perjalanannya di dalam negeri,” kata Dedi.
“Dikurangi?” tanya sang pejabat.
“Dikurangi, sesuai dengan instruksi presiden,” tegas Bapak Dedi.
“Istilah operasional berapa persen adalah sesuai dengan instruksi kepala negara?” tanyanya lagi untuk memastikan.
“Saya memotong 50% sesuai dengan Inpres. Potongan 50% tersebut saya lakukan untuk perjalanan se pintas, sesuai dengan instruksi presiden,” menurut Kang Dedi.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas Gubernur Jawa Barat pada masa Gubernur Ridwan Kamil, menurut pandangannya, sangat efektif dalam penghematan biaya.
Jika dihitung, jumlahnya mungkin melebihi Rp 4 triliun.
“Apa saja yang dapat dilakukan oleh Gubernur, Sekda juga harus melakukan sesuai dengan saya,” kata Kang Dedi dengan tertawa.
Penghematan anggaran ini menurut saya sangat penting.
Anggaran Pemprov Jabar untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 diprediksi mencapai Rp 800 miliar.
“Pemilu telah menggunakan dana Rp 800 miliar, tetapi sebelum saya menjabat, saya telah menghemat sekitar Rp 4 triliun. Saya telah menyumbangkan Rp 3,2 triliun ke negara,” katanya, Kang Dedi.
“Apa yang saya lakukan dengan mereka? Jika bukan saya yang memimpin, uang Rp 4 triliun itu akan hilang bongkok juga,” tambahnya.
“Gubernurnya malah tidak akan bertanya-tanya, pasti saja dia menggunakan aparriah, saya rasa orang lain juga bakal begitu,” ujarnya diakhir tayangan.
Dedi Mulyadi Menghapus Anggaran untuk Baju Dinas Gubernur
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi meminta penghapusan anggaran baju dinas gubernur.
Dia menyampaikan hal itu melalui akun Instagramnya @dedimulyadi71, Selasa (4/2/2025).
Dalam percakapan dengan pejabat di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dedi bertanya, “Pegawai yang gajinya besar, apa perlu negara yang membayar seragamnya.”
“Ayahnya (itu) kurang lebih pendapatannya adalah Rp 25 juta per bulan. Beli baju sendiri harus dibiayai pemerintah, memang ayah anak yatim di lebaran,” tandusnya.
Setelah itu, Dedi membuktikan dengan membuat pakaian dirinya sendiri untuk acara pelantikan.
“Contoh loh Pak, saya ingin dilantik sebagai gubernur, saya menjahit pakaian saya sendiri. Anggaran untuk pakaian saya, saya hapus. Alokasikan saja ke dalam pendapatan, sehingga bisa digunakan untuk biaya infrastruktur,” kata Dedi Mulyadi.
Tidak hanya pakaian khusus untuk pelantikan, berbagai perlengkapan gubernur yang biasanya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kini diminta untuk dihapus.
“Sepatu pun boleh dihapus. Saya sudah memiliki sepatu yang cukup banyak. Uang dasi bisa dihapus, memang saya tidak perlu banyak dasi. Lantas urusannya adalah ini bagian dari anggaran rumah tangga, nah, dan declined anggaran pakaian dinas gubernur,” kata Dedi.
Seperti sudah diketahui, selain bawahan dinas, Dedi sebelumnya juga menolak penerangan mobilmilik bekas Gubernur Jabar.
Hal itu disampaikan pertama kali ketika melakukan pertemuan dengan Penjabat Gubernur Jawa Barat Wiriya Machmudin di Gedung Pakuan, Kota Bandung.
Dia meminta dana tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program yang saling menguntungkan bagi masyarakat.
“Tidak semua pemimpin baru pasti hadir dengan mobil dinas baru,” alasannya Dedi.
Dia menyatakan bahwa tidak ada keinginannya untuk mendapatkan mobil dinas baru.
Karena karena tidak semua lembaga baru menginginkan kendaraan baru.
Namun jika pengadaan mobil dinas baru untuk gubernur itu sudah ada dalam anggaran, Dedi menyarankan agar diberikan kegiatan lain yang lebih mendukung kepentingan masyarakat.
Kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat antara lain pembangunan jalan, rumah untuk masyarakat yang memerlukan, dan kegiatan lain yang bermanfaat untuk masyarakat.
“Saya mohon kepada Pak Ebu Pd Gubernur, mohon jangan mengganti mobil saya menjadi baru, karena saya masih memiliki mobil yang cukup,” kata dia.
Dia berharap para wali kota dan bupati terpilih di Provinsi Jawa Barat melihat langkahnya sebagai tantangan atas stamina mereka selama saat berlangsungnya masa sekolah masih menghadapi kendala.
