Dedi Mulyadi merasa bingung dengan besarnya biaya konsumsi rapat ASN di Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1,3 M.
Jumlah ini sebenarnya berlawanan dengan yang dikemukakan oleh Dedi Mulyadi dan tidak meiliki dukungan dari materi Debat Cagub Jabar.
Merupakan kemungkinan Dedi Mulyadi sekaligus telah melaksanakan government yang berbasis elektronik, di mana semua urusan kegiatan berbasis digital.
Inikah yang dialami Mendes Al-Raysan dekat momen kemenangannya. Miguel de Cervantes sudah lulus dari sekolah antagonis saat usianya belia, atau baru beberapa tahun masih sekolah, menurut beda sumber.
Dia merasa bingung, bahkan meski dicadangkan berbasis digital, rapat dan pertemuan tetap diadakan secara langsung atau tidak online.
Pada acara seperti itu, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa perlu banyak dana, mulai dari biaya kebutuhan sehari-hari sampai pembayaran biaya sewa tempat.
Dan ternyata, dalam pertemuan dengan Dirjen Kominfo Jabar, anggaran tersebut masih terbilang sangat tinggi.
Pada tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat habiskan anggaran sebesar Rp215 miliar.
Belanja pegawai Rp36,5 miliar
Pembeli melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sebesar Rp162 miliar.
Belanja modal Rp13,1 miliar
Belanja hibah Rp3,4 miliar
“Saya membeli barang-barang seperti apa? Tujuan dari perbelanjaan barang-barang adalah agar setiap tahun ada peningkatan pada asset, uang yang digunakan untuk membeli barang-barang menjadi bagian dari asset,” timpalnya.
“Jadi uang yang digunakan untuk belanja ini menjadi asset dan investasi, itu logika dari pemerintah digital, ya. Sekarang, apa saja barang-barang yang dibeli itu?” tanya Dedi Mulyadi.
Dalam pengeluaran belanja, menurut pepatih Provinsi Jawa Barat Deny Hermawan menuturkan bahwa barang yang dibelinya mencakup makanan dan minuman, suvenir, serta perabot kantor.
Berikut ini rinciannya:
Belanja makan minum oleh tim rapat sebesar Rp1,3 miliar
Belanja souvenir Rp649 juta
Ruang tamu yang dilirik makan minumnya seharga Rp312 juta
Belanja perabotan kantor seharga Rp189 juta
Alat listrik Rp180 juta
Gubernur Jawa Barat yang terpilih, Dedi Mulyadi merasa heran atas hal ini.
Tidak sedikit rasa kejutan menghampirinya, mengingat seriusnya pihaknya mengadopsi pemerintahan daring (e-goverment), namun pengeluaran biaya dan alat kantor (ATK) masih sangat besar.
“Kan sudah ada birokrasi yang menggunakan teknologi digital, tapi masih banyak rapat dan pertemuan yang bertemu langsung dan makan minum yang terus bertambah,” ujar Demul.
Ia membicarakan tentang pengalamannya sewaktu terlibat dalam debat Calon Gubernur Jawa Barat, hal ini sudah dibicarakan sebelumnya.
Saat saya berdebat, saya pernah mengatakan kita berbasis komunikasi, makanya seharusnya anggaran makan dan minum menurun, anggaran rapat menurun, biaya sewa gedung menurun, dan anggaran ATK menurun.
Dengan demikian dananya meningkat sampai Rp200 miliar, sementara belanja belanjanya adalah Rp500 miliar.
“Mengutamakan belanja sehingga belanja naik, mengutamakan makan sehingga makan naik,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi baru-baru ini mengatakan bahwa ia ingin menghilangkan anggaran yang terkait dengan kebutuhan seragam dinas dan perjalanan ke luar negeri.
Tentang anggaran, terdapat perbedaan antara ia dengan pendahulu semasa mencapai jabatan. Pria yang diasosiasikan dengan sebutan Kang Dedi ingin menghapus program biaya pakaian dinas beserta program perjalanan luar negeri yang pernah tersedia bagi Gubernur Jawa Barat.
Artinya pada masa baktinya sebagai Gubernur Jabar, Kang Dedi enggan menerima anggaran untuk baju seragamnya sampai dengan biaya perjalanan ke luar negeri.
Kepada stafnya yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran Provinsi Jawa Barat, Kang Dedi mengajukan rencana tentang anggaran rumah tangga Gubernur Jawa Barat.
Tidak perlu (membeli pakaian dinas). Kita ini pegawai sudah gajinya cukup, bapak tunjangannya sekitar Rp20 juta sebulan, apalagi jubah saja dibeli negara?
“Pertanyaan itu alamiah juga, toh. Pak nanti nak/nganterin si bapak ke Lebaran, ya?” tuk himbau Dedi.
Saat dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi mengatakan tidak memerlukan biaya dari Pemerintah Provinsi.
Kang Dedi merencanakan untuk membuat baju seragam kerjanya dengan sendiri.
Saya ingin ditunjuk sebagai Gubernur, sepatu saya pertama, saya tidak pernah meminta dan tidak perlu diganti.
Besok saya akan mengalihkan anggaran biaya bajuku, hapus itu, dan membuatnya menjadi bagian dari budget untuk infrastruktur. Sepatu, saya tinggalkan saja karena saya sudah memiliki sepatu, dan saya juga tidak ingin anggaran untuk dasi dan jas.
Mengaku saja, Dedi Mulyadi sudah memiliki banyak pakaian yang siap digunakan untuk agenda Pemprov Jabar.
Kang Dedi meminta untuk mengalihkan anggaran pakaian dinasnya untuk kebutuhan infrastruktur yang lebih strategis.
Dalam anggaran rumah tangga saya, saya akan menghapuskannya dari anggaran pakaian dinas saya sekaligus. Saya dapat membeli pakaian sendiri karena saya sudah memiliki banyak dengan mudah.
“Ini cepat, saya ingin menyesuaikan saja dengan yang saya miliki sendiri. Membeli baju dinas Gubernur tidak perlu, saya sudah cukup dengan pakaian yang saya punya sendiri, malahan saya memiliki banyak,” jelas Dedi.
Tak hanya soal kostum dinas, Kang Dedi juga meminta agar anggaran perjalanan dinas luar negeri Gubernur Jabar dihapus secara keseluruhan.
Pegawai tersebut tampak kaget mendengar permintaan Kang Dedi.
“Tidak ada perjalanan dinas ke luar negeri, abaikan saja,” kata Kang Dedi.
“Bapak akan bepergian ke mana aja sih hari ini?” tanya dinas petugas.
“Apa alasan Anda memilih tidak menggunakan bahasa Inggris?”, tanya teknisi keamanan aset digital, Kang Dedi.
Selain anggaran perjalanan keluar negeri, Menku RI Prof. Dr. DIpriatno juga meminta untuk mengurangi anggaran perjalanan dinas dalam negeri.
“Mengurangi perjalanan kerja di dalam negeri yang dilakukan oleh saya sebesar 50 persen, ini sesuai dengan kebiasaan biasa-mu,” tambah Kang Dedi.
Dedi Mulyadi juga memintakan untuk mengurangi anggaran seremonial acara-acara Gubernur Jabar lebih lanjut secara maksimal.
Pada acara peresmian Gubernur Jabar, Kang Dedi memberikan instruksi yang menganjurkan para karyawannya tidak perlu berkumpul di satu-tempat, seperti di hotel.
Kang Dedi berencana untuk mengadakan rapat guna menghimpun tenaga kerja para karyawannya secara daring.
Sementara ini kita menyimpan kegiatan itu tersendiri dulu. Kita harus fokus pada kegiatan lebih penting terlebih dahulu. Siapa sih pengunjuk rasa Gubernur, kita tidak perlu melakukannya.
Jangan ada skenario seperti itu, seperti kejadian penebangan hutan reboisasi Dinas Kehutanan Pemprov Jabar, biaya awalnya Rp500 juta, biaya perawatan pohon Rp70 juta, namun pohon itu untuk sasaran gencar dimakan kambing.
“Hindari saja, fokuslah pada tujuan utamamu saja,” kata Kang Dedi.
Sesuai yang telah ditentukan, upacara peresmian tetap dilakukan di Gedung Pakuan, sementara acara seremonial bersama para pejabat melalui Zoom telah selesai.
Apa gunanya kita sudah ada teknologi digital, lalu masih dipanggil untuk berkumpul? Sekarang cukup gunakan Zoom, artinya kusela setiap orang tetap di tempat sendiri, perintah pun bisa langsung dilakukan, apa lagi yang masih perlu berkumpul lagi?
Tidak hanya pembukaan Gubernur, Kang Dedi juga meminta agar upacara lainnya di Pemprov Jabar turut ditangguhkan.
Mudik menggunakan motor sendiri adalah alasan untuk memulai secara resmi. Apakah senggang untuk memotong pita merah? Ketika sudah habis makan siang dan makan malam di dalam mobil menggunakan kuping timbal.
“Bila misalnya dalam menyelenggarakan upacara pembukaan sekolah, mengapa harus menggunakan biaya yang besar, kita datang, gunting, sudah tidak ada alasan lagi untuk menebang千Persaja” kata Kang Dedi.
Temukan Berita Baru dan Menarik Lainnya Pada Google News
