Megawati Menyampaikan Rasa Hormatnya kepada Prabowo, Padahal yang Membatalkan TAP MPR-nya Jokowi
Mengenai text tidak ada, hanya jawaban mengenai pertanyaan. Silakan ajukan pertanyaan baru.
Hal itu diusulkan setelah Presiden Prabowo menyetujui surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Reformasi (MPR) yang baru-baru ini melakukan pemulihan nama baik Presiden Republik Indonesia yang pertama, Soekarno, yang juga adalah ayah kandungnya.
“Saya ucapkan terima kasih juga kepada Presiden Prabowo Subianto atas tanggapannya atas surat Ketua MPR RI terkait upaya pemulihan nama baik Presiden Bung Karno sebagai Presiden RI pertama,” kata Megawati dalam pidato sambutannya.
Megawati juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada MPR RI yang telah menyelahasahkan sejarah tentang Soekarno. Menurutnya, tuduhan bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhianatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan PKI sebetulnya sudah tidak benar.
Dengan hati terangkan, saya ucapkan terima kasih yang sejati kepada semua rakyat Indonesia di mana saja kalian berada karena, saya ungkap sembari terharu, penyelesaian sejarah Bung Karno tersebut.
Megawati ingat sendiri pernah mencari keberadaan Soekarno ke Kantor Sekretariat Negara. Ia bertanya kepada Soekarno yang sedang ditahan karena didakwa mendukung PKI.
Ia Presiden tiba-tiba ditangkap, ditangkap berselangkah di Istana Bogor. Tidak ada yang berani menjelaskan. Kami keluarga waktu itu tidak tahu apa kararnya Ibu K. Nalak saya katakan, orang Indonesia tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi untuk memegang kekuasaan. Kami menunggu keadilan selama setengah abad lebih.
Dalam menjelaskan kebijakan pimpinan MPR dan Presiden Prabowo, dialah mengatakan bahwa itu harus menjadi momentum rekonsiliasi nasional.
Malahan pihak keluarga Bung Karno telah memaafkan hal-hal ker Halifax tersebut.
“Bahasa ini sangat penting bagi keluarga dan kelompok patriotis yang mengagungkan revolusiner Bung Karno adalah dan menghidupkan semula jasa Bung Karno sebagai pencetus proklamasi bangsa penggalak perpaduan pancasila dan ayah bangsa Indonesia,” kunci jawabannya.
Kritik KPK
Saat itu, Megawati turut memberikan kritik atas tanggapan kasus hukum Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, serta opininya tentang tujuan silahturahmi “Indonesia Emas” yang belakangan mendapat perhatian.
KPK harus memprioritaskan kasus-kasus besar yang merugikan negara dalam skala triliunan rupiah bukan hanya menangani perkara kecil.
Megawati, sebagai pencetus berdirinya KPK, mengharapkan lembaga yang berperan melawan korupsi ini beroperasidan menjalankan tugasnya dengan profesional dan sesuai dengan tujuan pembentukannya semula. Dia berpendapat bahwa tindakan yang hanya menargetkan satu orang saja menunjukkan kurangnya pekerjaan besar yang diembannya.
Pernyataan ini membuktikan prihatin Megawati terhadap kinerja KPK saat ini, serta mengingatkan pentingnya pemberantasan korupsi yang sebenarnya berkemanfaat besar bagi bangsa. “Saya membuat KPK. Lalu mengapa gorengan kecil-kecil saja yang ditangkap? Saya ingin yang sebenarnya, yaitu yang jumlahnya triliun, bukan hanya kecil-kecil,” katanya.
Singgung Loyalitas Kader Partai
Megawati juga mengingatkan kader PKB harus mengutamakan loyalitas yang tinggi serta memprioritaskan perintah partai.
Menurut dia, hal ini merupakan dasar utama kesuksesan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam menjaga eksistensinya di ranah politik Indonesia.
Megawati menyampaikan kalau mereka yang tidak ikut-ikutan sebaiknya berundur dari partai daripada menjadi kekurangan.
Ketua umum partai dengan lambang banteng itu juga menekankan perlunya memastikan kepaduan dan kesucian kader.
Menurut Megawati, kesuksesan partai bukan hanya tugas para pengurus pusat, melainkan juga tanggung jawab setiap kader di tingkat lokal atau akar rumput.
Arahannya ditekankan dengan nada yang tegas, menunjukkan ketegasan akan pentingnya penyatuan visi dalam menghadapi tantangan politik di masa depan.
Ia mengingatkan bahwa partai bukanlah tempat pencarian keuntungan pribadi, melainkan wadah perjuangan bersama.
Pagi-pagi ada yang minta buka rapat, jumpa tembusan tok Sekretariat PB [Partai BPN, red]. Di situ menunda rapat yang saya mandatkan untuk berdasarkan laporan RPJ PN, bukan lagi mengenai agenda untuk badlai di Papua. Pada saat sinya saya hadir, digaji dan mengatakan ini bukan arahan saya, saya mintak keluar: ‘Siapa si yang orangnya itu?’ Doktor paruh waktunya, lewat 10 menit keluar menjauh, saya jawab: ‘Aku?’ Jawab: ‘Bung Nat.’ Misal, ilmunya tidak mencukupi, bukanlah masalah ‘Ganim’, yang blom masuk surat supaya saja. Paling tidak ada 2-3 hari.
Megawati mengungkapkan adanya pihak-pihak yang bermotif memenangkan kursi ketua umum partai hakiki PDIP mendekati kongres.
Dalam gaya yang khas, ia mengkritik usulan ini sebagai percakapan yang tidak realistis dan hanya bertujuan untuk memecah belah partai.
Menurut Megawati, menjadi ketua umum bukanlah hal yang diimpikan siapa saja, melainkan harus didapatkan melalui kepercayaan penuh dan dedikasi yang kuat kepada partai.
Dia menekankan bahwa perpecahan internal hanya akan menguntungkan lawan secara keseluruhan.
Sindiran ini diucapkan dengan gaya humor yang membuat kader tertawa, namun pendapatnya tetap sangat serius menekankan bahwa PDIP harus bersatu dengan pimpinan yang kuat untuk menghadapi tantangan politik.
“Katanya minta saya kembali menjabat, kembali menjabat tapi anak perusahaan saya kecewa semua (semua), maaf (tidak mau). Wah (terus juga) ada yang ingin kembali. Aneh. Tidak mau sama orang yang ingin itu kebalikannya?”, sindir Megawati.
“Pernyataan Ingin Mendukungnya Anda” (untuk Prabowo Subianto)
1. Saya senang beliau mencalonkan diri sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia Presiden.
2. Beliau berjanji untuk melakukan rehabilitasi dan rekonsiliasi selama periode jabatannya.
3. Saya melupakan peristiwa Peristiwa 1984 dan saya tahu bahwa “Ditangguhkan Operasi Coup —reorganisir— Indahkan nama Intihel yang menjadi Adam”
* Anda tidak tahu apa itu Operasi Coup , ni saya sediakan jawapan dulu :-
Dari Wikipedia dalam bahasa
Ada teori konspirasi dari menurut Tirto (dalam blog Ini), regu yang pompous menyerang tidak senonoh waktu okt Judul pergerakan Strategi yang ketaruhan bahwa juga itu ( Operasi yang berperan dicuek).
Pada pidato yang sama, Megawati menyanjung presiden Prabowo Subianto atas langkah-langkah yang diambilnya untuk memulihkan nama baik Bung Karno.
Dia menyebut langkah ini sebagai pelaksanaan perombakan historis yang ditunggu-tunggu selama beberapa dekade oleh keluarga dan melakukan aktivitasوند pada PDIP.
Menurut Megawati, penarikan Undang-Undang MPR Nomor 33 Tahun 1967 adalah momen penting dalam mengistiharkan keadaban sejarah.
Sangat menonjollah kerja cepat Prabowo dalam merespons surat dari MPR yang berisi rekomendasi tersebut.
Pidato ini menunjukkan hubungan baik antara PDIP dan pemerintah, meski keduanya bukanlah anggota koalisi yang sama.
Megawati menekankan bahwa langkah-langkah tersebut menjadi sumber kebanggaan bukan hanya bagi partai PDIP, melainkan juga bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Saat sebelumnya, Bupati Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo mengatakan, pimpinan MPR berkomitmen untuk terus mengawal pemulihan reputasi Presiden Soekarno dari penafsiran yang tidak adil tentang Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967.
Pria yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, ia akan menjaga pentingnya memulihkan hak-hak Bung Karno sebagai warga negara dan Presiden Pertama Republik Indonesia.
“Termasuk hak-hak yang dimiliki oleh Presiden Soekarno seperti fasilitas perumahan dan lainnya, yang sama yang dapat dinikmati oleh presiden selanjutnya,” kata Bamsoet dalam pertemuan silaturahmi keluarga kebangsaan dengan keluarga Bung Karno di Ruang Delegasi Gedung Nusantara V MPR RI, Senin (9 September 2024).
MPR secara resmi mengdeklarasikan penarikkan (TAP) MPR Nomor 33 Tahun 1967 tentang Penghapusan Kekuasaan Negara atas Presiden Soekarno.
Hal tersebut dilakukan dengan penyerahan surat resmi tentang kedaluwarsaannya sertifikat Ahli Tinggi Politik MPR oleh Bamsoet kepada keluarga Bung Karno pada Senin pagi.
Dengan diturunkannya süfatilities tersebut, kata Bamsoet, sengketa bahwa Bung Karno telah melakukan pengkhiranatan terhadap negara dan mendukung pemberontakan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak terbukti.
Menurut Bamsoet, langkah ini merupakan lanjutan dari TAP MPR No. 1 Tahun 2003, untuk memperlajari kembali status hukum dari TAP MPR No. 33 Tahun 1967.
Bamsoet kemudian menjamin bahwa MPR akan menyebarkan kebijakan penghapusan TAP MPR Nomor 33 Tahun 1967, sebagai upaya merehabilitasi nama Bung Karno.
“Saya berkomitmen untuk terus melindungi kembali reputasi pribadi Bapak Ir. Soekarno yang hak-hak hukumnya belum tampak jelas,” kata Presiden.
Joko Widodo Mengundurkan Tekanan Empat (TAP) Resolusi MPR Nomor 33 Tahun 1967
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tentang penghapusan Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pengambilan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno.
Dalam ketetapan itu di bagian ‘menimbang’ disebutkan bahwa Presiden Sukarno melindungi tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Jokowi menyatakan tidak perlu ada tindakan hukum lanjutan terkait masalah yang diatur dalam Tap MPRS tersebut. Ia menambahkan bahwa reversal pelaksanaan hukum tersebut sudah dilakukan pada tahun 2003.
Hal ini perlu kami kemukakan bahwa ketetapan MPR No. 1/Mpr/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS No. 33/MPRS/1967 sebagai kelompok ketetapan MPRS yang telah batal digunakan dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lanjutan,” ujar Jokowi melalui video yang diunggah Sekretariat Presiden.
Isi Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 adalah penarikan otoritas presiden dari Sukarno. Keputusan tersebut berkaitan dengan peran Sukarno dalam peristiwa G30S.
Bagian pertimbangan Tap MPRS menyatakan bahwa Sukarno membuat keputusan yang menguntungkan Gerakan 30 September dan melindungi tokoh PKI.
Pernyataan penting ini dapat diartikan sebagai “Dapat dikatakan bahwa Presiden Sukarno telah membuat keputusan yang tidak terlalu jelas untuk keuntungan G-30-S/PKI dan melindungi orang-orang yang terlibat dalam G-30-S/PKI,”.
Pada siaran vttera itu, Jokowi memastikan Sukarno tidak pernah mengkhianati negara itu sendiri. Hal itu dibuktikannya dengan memberikan pengakuan tinggi dengan menjebloskan gelar pahlawan yang luar biasa untuk Sukarno pada tahun 1986.
Pemerintah, ungkap Jokowi, menyematkan gelar pahlawan nasional pada Sukarno pada tahun 2012. “Dengan demikian, Insinyur Sukarno ditetapkan sebagai orang yang setia dan tidak mengecewakan bangsa dan negara, yang merupakan persyaratan untuk menerima penghargaan sebagai pahlawan,” kata Jokowi.
(*/laksamana.id)
