Laksamana.id // Lampung Barat–
Menanggapi tuntutan tenaga honorer wialayah Kabupaten Lampung Barat salah satunya terkait tranparansi verifikasi data yang aktif dan tidak aktif bekerja atau yang kerap disebut data siluman, Asisten II Bidang Administrasi Umum Wasisno Sembiring meminta tenaga honorer agar jangan merasa takut menyampaikan kepada pengaduan terhadap instansi terkait.
“Terkait tuntutan bapak ibu tadi tranparansi data database yang masih aktif bekerja dan tidak aktif bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, saya meminta agar tenaga honorer jangan pernah merasa takut untuk menyampaikan aduan kepada pimpinan baik bupati, sekda, asisten maupun kepada BKD bahkan kepada kepala dinas agar kita cek dan lakukan pembatalan jika memang benar yang bersangkutan menyalahi aturan,” kata Wasisno Sembiring.
“Panitia seleksi daerah atau Panselda membuka ruang dan kesempatan untuk teman-teman non ASN maupun masyarakat yang memiliki bukti terkait dengan dugaan kecurangan terhadap seleksi PPPK tahap satu disertai bukti-bukti untuk melaporkan ke Panselda,” terang Wasino Sembiring.
Demikian disampaikan Wasisno Sembiring di Aula Pesagi Setdakab, Rabu (22/01/2025) saat berdiskusi ketika menyambut ribuan tenaga honorer yang melakukan aksi damai.
Untuk diketahui, ribuan tenaga honorer wilayah Kabupaten Lampung Barat melakukan demo aksi damai di depan kantor Bupati setempat untuk menyampaikan aspirasi atau keluh kesah terkait pengkatan PPPK.
Terdapat empat tuntutan yang disampaikan tenaga ribuan honorer wilayah Kabupaten Lampung Barat yakni pengangkatan PPPK penuh waktu, tranparansi verifikasi data honorer yang aktif dan tidak aktif bekerja, tidak ada pengangkatan CPNS sebelum mengangkatan honorer menjadi PPPK penuh waktu terdata pada database BKN, kunci database BKN.
Kemudian, terkait tuntutan pengangkatan PPPK penuh waktu Wasino Sembiring menuturkan pihaknya akan terus berkomitmen mengusulkan penyesuaian formasi kepada Pemerintah Pusat dengan tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
“Karena memang anggaran PPPK ini dibebankan kepada APBD, jika diangkat secara keseluruhan tenaga honorer kita ini kemampuan APBD Lampung Barat tidak bisa mencover keseluruhan biaya yang dikeluarkan,” tuturnya.
Pak Wasis (sapaan akrabnya) menyampaikan saat ini pihaknya masih akan mengusulkan ke Pemerintah Pusat agar anggaran PPPK untuk dibebankan sepenuhnya anggaran dari APBN.
“Kita akan coba mengusulkan akan tetapi saat ini saya tidak bisa memberi jaminan sebab hal ini merupakan isu nasional,” ujarnya.
Wasisno sembiring juga memastikan bahwa database BKN Non ASN sudah terkuci, dirinya menjamin bahwa tidak ada penambahan database baru semenjak tahun 2022 lalu.
“Terkait database sesungguhnya memang sudah terkunci oleh BKN, jadi dipastikan tidak ada penambahan data pada database semenjak tahun 2022 tidak bisa bertambah dan berkurang, Pemerintah Daerah saja saat ini tidak bisa mengakses,” tuturnya.
Sementara, ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat Edi Novial, S.Kom melalui Anggota DPRD Bambang Kusmanto menyampaikan bahwa ke depannya pihak ya siap mengawal tenaga honorer sampai diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
“Saya mewakili anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat menyampaikan komitmen siap mengawal tenaga honorer hususnya Lampung Barat sampai ketingkat pusat dengan harapan seluruh tenaga honorer Lampung Barat menjadi PPPK penuh waktu,” pungkasnya.
(Saka ard)
