Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengungkapkan dukungannya pada Sabtu (25/1), bahwa Mesir dan Yordania harus siap untuk menerima pejuang-pejuang Palestina dari wilayah Jalur Gaza untuk menciptakan keseimbangan perdamaian di Timur Tengah.
Menggambarkan Gaza sebagai “tempat penghancuran” setelah perang Hamas-Israel, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengaku telah berbicara dengan Raja Yordania Abdullah II mengenai masalah tersebut dan berharap dapat berunding dengan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi pada Minggu ini.
“Pada umumnya saya ingin Mesir menerima warga Palestina (dari Gaza). Dan saya ingin Yordania juga menerima dia,” kata Trump kepada wartawan di atas pesawat Air Force One, seperti dikutip
Baca juga:
Pada Sabtu, 18 Januari 2025, sebuah laporan menyebutkan bahwa seorang perwakilan dari pemerintah AS yang terlibat dalam transisi pemerintahan mengatakan bahwa utusan Donald Trump untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, rencananya akan berkunjung ke Gaza untuk memastikan pelaksanaan gencatan senjata.
Saat memastikan pelaksanaan tahap pertama gencatan senjata dan perundingan lanjutan, Trump dan timnya juga memperhatikan solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Gaza, terutama nasib penduduk Palestina di Gaza.
Namun, saat itu, Indonesia menjadi salah satu tempat yang diusulkan sebagai tujuan relokasi beberapa warga Gaza, menurut sumber dari pihak pemerintah Trump.
Namun, dalam wawancara dengan wartawan pada Sabtu, Trump hanya menyinggirkan Yordania dan Mesir.
“Pada umumnya lebih dari satu setengah juta penduduk (di Gaza), dan kami bisa membersihkan seluruh area itu. Anda tahu, selama berabad-abad, terjadi banyak konflik di sana. Dan saya pikir, pastilah ada dampak yang jelas,” katanya.
Di mana-mana mayoritas dari kurang lebih 2,4 juta penduduk Palestina di Gaza dilaporkan telah melarikan diri dari negara mereka akibat perang yang memasuki hari ke_MON Oktober 2023, dimulai setelah serangan militan Hamas ke wilayah Israel bagian utara pusat Gasopersada
Calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan “Transisi pemukiman orang-orang Palestina di Tepi Barat atau propinsi Gaza dapat dilakukan dengan cara sementara atau pertengahan-baru, atau untuk sementara waktu, tetapi pasti jauh lebih sulit dalam waktu yang lama.”
Baca juga:
“Sekarang ini Gaza sangat terluka sehingga hampir semua bangunannya hancur dan orang-orang telah tewas di sana. Jadi, saya lebih suka terlibat dengan beberapa negara Arab dan mendirikan perumahan pada lokasi lain di mana mereka mungkin dapat hidup dalam damai seimbang,” kata dia.
Gencatan senjata yang lemah dan perjanjian pembebasan sandera antara Israel dan Hamas telah memasuki minggu kedua.
Pemerintahan Trump baru telah menjanjikan “dukungan yang kukuh” untuk Israel, meskipun tidak menjelaskan kebijakan Timur Tengahnya dalam rinciannya.
Pejabat pemerintahan Amerika Serikat, Republican Donald Trump, mengesahkan informasi bahwa ia perintahkan departemen pertahanan untuk melepaskan bermacam serangan bom 2.000 pon yang ditolak oleh rivalnya, penjabat Demokratik Joe Biden.
Serangan Israel di Gaza pada Oktober 2023 telah menyebabkan sebagian besar kawasan itu hancur. PBB memperkirakan bahwa bekas-damai di Gaza akan menghabiskan beberapa tahun untuk direnyuh kembali.
Bertepatan dengan kampanye Pilpres AS bulan Oktober, Trump suatu kali mengatakan bahwa wilayah Gaza yang hancur akibat perang, akan menjadi “lebih baik dari Monako” jika dibangun kembali dengan baik.
Menantu Donald Trump, Jared Kushner, seorang mantan pegawai Gedung Putih, telah menyarankan pada Februari 2024 agar Israel membersihkan warga sipil di Gaza untuk memungkinkan pembukaan potensi “properti pantai” di lokasi tersebut.
Baca juga:
Bagi warga Palestina, setiap upaya untuk mengunggulkan mereka dari Gaza akan membawa kembali kenangan tidur yang kelam yang dikenal dunia Arab sebagai “Nakba” atau bencana besar, yaitu pengusiran massal warga Palestina dengan pembentukan Israel 75 tahun yang lalu.
Israel menolak menyatakan bahwa mereka berencana untuk memaksa warga Gaza untuk memindahkan daerah tinggalannya.
Tapi, beberapa anggota pemerintah Israel yang beraliran kiri ekstrem secara terbuka mendukung gagasan agar warga Gaza meninggalkan wilayah Palestina secara masif.
