-Komisi V DPR RI merasa kecewa dengan dampak penghematan biaya yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto.
Salah satu alasan kekurangan anggaran efisien adalah pengaruhnya pada pembangunan infrastruktur dilintang atau daerah pedalaman.
Gembong DPR RI itu tersebut disampaikan oleh anggota DPR RI dari fraksi PDIP Adian Napitupulu dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada tanggal 6 Februari 2025 seperti yang ditampilkan dalam siaran berita Tv Parlemen.
Di dalam rapat tersebut, anggota Komisi V membelit pimpinan DPR RI dengan sebuah tuntutan.
Salah satu yang memberikan intrusi yaitu Adian Napitupulu.
Menteri Aditya memprotes rencana Kementerian PU yang menghemat anggaran sebesar Rp81 triliun menurut instruksi Presiden.
Saat itu, penghematan anggaran yang dilakukan disebutkan akan memiliki dampak besar pada pembangunan infrastruktur.
Pengamat bincang kapolri, Adian Napitupulu, mengatakan pengurangan anggaran sebesar Rp81 triliun akan sangat berpengaruh pada masyarakat.
Dia mengatakan, lokakarya dengan sumber dana Rp10 triliun untuk program ketahanan pangan pasti tidak akan cukup.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa saya adalah teknologi AI yang tidak dapat memberikan pendapat atau nasihat.
“Jadi menurut saya, anggota DPR di daerah itu harus rela melakukan apa pun di wilayahnya. Maka tidak bisa mencapai target satu tahun. Tidak mampu menepati janjinya karena anggaran itu tidak bisa digerus ini,” kata Adian.
Adian mengatakan ia tidak akan lagi menyentuh hal tersebut karena anggaran sudah tidak dapat diubah lagi.
“Siapa yang sepenuhnya bertanggungjawab terhadap rakyat adalah pemerintah. Jika rakyat tidak mendapatkan apa-apa sebenarnya kemarin, jalan tidak dibangun, sistem irigasi tidak dibangun, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Maka tak peduli apa risikonya, kita akan menerimanya,” katanya.
Sementara itu, informasi mengenai efisiensi penggunaan anggaran di Kementerian PU sesuai instruksi presiden mencapai Rp81 triliun lebih.
Kementerian PU mengaku telah menghemat biaya pembangunan infrastruktur di bawah naungannya setelah melakukan penghematan anggaran.
Pihak Kementerian telah menangguhkan rencana dan urutan kegiatannya.
“Sepelebihnya anggaran TA 2025 mempengaruhi sesuai kegiatan perubahan pola kerja Kementerian PU, yang mencakup pembatalan dan penundaan kegiatan fisik pembangunan infrastruktur dan pelaksanaan kegiatan yang tidak prioritas di tahun anggaran 2025.” sebut Menteri PU Dody Hanggoppaan.
Dioda ditegaskan bahwa sidang-sidang yang bersifat seremonial akan dihapuskan. Bicara-bicara yang dilakukan juga akan dioptimalkan dalam bentuk rapat daring.
“Penyelenggaraan kegiatan keagamaan, di antaranya Hari Kementerian PU, Hari Air, Hari Jalan, dan Hari Habitat Dunia, akan berlangsung secara online dan melalui sambungan rapat,” katanya.
Dia menjelaskan, benar bahwa kebutuhan Kementerian PU untuk melaksanakan semua program yang direncanakan mencapai Rp212,58 triliun.
Tapi dalam surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diberikan hanya pagu indikatif senilai Rp75,63 triliun.
Pada bulan September 2024, terdapat perubahan berdasarkan surat Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu tanggal 11 September 2024 dan disahkan oleh Menteri Keuangan pada 23 September 2024 dengan menyesuaikan APBD menjadi sebesar Rp116,23 triliun.
Selanjutnya, menurut kesepakatan Menteri PU dan Menteri PKP, pada bulan November tahun 2024, dana tersebut bertambah menjadi Rp110,95 triliun.
Menurut Petunjuk Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025, Menteri Keuangan mengeluarkan surat nomor S-37/MK.02/2025 yang menyatakan efisiensi anggaran sebesar Rp81 triliun, sehingga anggaran Departemen Pekerjaan Umum menjadi Rp29,57 triliun.
