LAKSAMANA.ID//Pesawaran Lampung-
Aliansi Masyarakat Pesawaran (AMP),saat berdialog bersama pimpinan DPRD sementara Pesawaran Menyikapi carut marutnya kondisi keuangan yang terjadi di Pemerintahan Kabupaten Pesawaran, Aliansi Masyakat Pesawaran (AMP), menggelar dialog secara terbuka bersama DPRD Kabupaten setempat, dengan difasilitasi Ketua DPRD sementara Achmad Rico Julian dan Wakil ketua satu sementara, M Nasir, di Ruang Rapat, Kamis (26/9/2024).
Ketua AMP Safrudin Tanjung, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan di Pemkab Pesawaran yang saat ini kondisinya sedang mengalami sakit kronis yang lumayan sulit untuk diobati.
Penyebabnya adalah salah satunya lantaran besarnya hutang pemerintah kepada PT BJB (Bank Jabar, red) sebesar Rp80 miliar yang secara otomatis semakin membebani keuangan Pemkab.
“Akibat hutang ini korbannya banyak, salah satunya banyaknya kegiatan fisik yang belum terbayarkan, belum lagi ditambah gaji aparatur desa selam 4 bulan juga belum terbayarkan. Bahkan gaji mereka yang dua bulan di bulan November-Desember 2021 itu juga belum dibayar hingga saat ini,” ucap Tanjung.
Maka untuk itu, dengan dialog yang dilakukan ini, Tanjung berharap kepada pimpinan DPRD yang saat ini, bisa segera menyikapinya, sebelum semuanya semakin bertambah parah.
“Sebetulnya kami sangat menyadari posisi DPRD saat ini untuk ketua dan wakil ketua saja masih sementara, secara otomatis AKD di DPRD belum terbentuk. Tapi kenapa hal ini harus segera kami sampaikan, karena kondisinya sangat mendesak. Kalau gali lubang tutup lubang okelah, tapi ini yang terjadi gali lubang terus menerus,” sesal Tanjung.
Karena lanjut Tanjung, apa yang telah dilakukan Pemkab Pesawaran saat ini, sudah sangat keterlaluan, bagaimana tidak? Selain bupatinya telah mengangkangi Perbup yang telah buat dia sendiri, berdasarkan informasi yang didapat setelah hutang kepada PT BJB (Bank Jabar, red) lunas. Pemkab Pesawaran berencana akan kembali mengajukan pinjaman ke bank yang sama untuk menutupi hutang-hutang selanjutnya.
“Inikan konyol, DPRD harus mencegah itu,” minta Tanjung.
Sementara itu Achmad Rico Julian dan M Nasir sangat merespon apa yang telah disampaikan AMP tersebut.
“Yang jelas kami sangat mendukung, selagi semua itu untuk kepentingan masyarakat. Kita harus respon cepat. AMP jangan berpikir mentang-mentang partai kami berdua ke Nanda Indira-Antonius, masalah ini akan kami biarkan, tentu tidak, yang jelas akan kami tindak lanjuti. Tapi setelah AKD terbentuk. Kalau untuk sekarang kita hanya bisa sebatas berdialog. Tapi kami janji nanti setelah sudah definitif kami akan tindak lanjuti,” janji Rico.
Bahkan terkait hal ini M Nasir menegaskan, dirinya siap mengkritisi semua kebijakan-kebijakan bupati yang dianggap salah tidak memihak ke masyarakat.
“Kami siap akan mengakomodir semua usulan AMP, siapa pun bupatinya kita akan kritisi. Mungkin kalau di jaman saya dulu tidak mungkin terjadi ada hutang sebesar itu. Yang jelas siapa pun yang jadi bupati kita akan kuliti, kita ingin APBD kita sehat,” tegas Nasir.
(Yovi Oku sanjaya)
