LAKSAMANA.ID//Pesawaran Lampung-
Netralitas Bawaslu Kabupaten Pesawaran patut dipertanyakan, ada kecurigaan lembaga pengawas ini bekerja berat sebelah, ada dugaan memihak ke salah satu Paslon pada Pilkada Pesawaran 2024.
Kecurigaan ini mencuat saat penanganan kasus dugaan netralitas ASN yang terjadi belum lama ini yang menyeret nama camat Negeri Katon dan Pj Kades Sukaraja, meskipun keduanya telah terbukti menyimpan ratusan APK, namun Bawaslu menyebut apa yang dilakukan Pj kades ini tidak memenuhi syarat materil, sehingga laporan tidak bisa diregistrasi.
Sedangkan untuk Camat Enggo dinyatakan terbukti, memenuhi unsur tindak pidana Pemilu serta memenuhi unsur pelanggaran Netralitas ASN yang kasusnya saat ini tengah ditangani Polres Pesawaran.
Ketua Tim Hukum Paslon No 01, Aries Sandi- Supriyanto (Asri), Yopi Hendro, SH, lontarkan kekecewaannya atas keputusan Bawaslu Pesawaran, yang menerbitkan Surat Keputusan, tertanggal 10 Oktober 2024, No LP3/PB/08.11/X/2024, yang menghentikan proses indikasi pelanggaran pemilu atas nama Pelapor, Bumairoh terhadap Oknum ASN, Pj. Kades Sukaraja, Gedongtataan, Widiyantoro, selaku Terlapor.
Penghentian proses penanganan laporan, dilakukan berdasarkan pertimbangan alasan tidak memenuhi syarat materil, sehingga Laporan tidak bisa Diregistrasi.
SK penghentian proses penanganan, dugaan pelanggaran Pemilu, yang dilaporkan pelapor, terkait indikasi pelanggaran Pemilu, yang dilakukan Oknum ASN, Widiyantoro, atas dugaan tidak Netralitas di Pilkada Pesawaran lantaran terbukti diruang kerja Pj kades ini banyak tersimpan ribuan stiker bergambar pasangan Nanda-Antonius.
“Ya, kami sangat kecewa dengan keputusan Bawaslu Pesawaran, yang menghentikan memproses laporan kami, dengan alasan yang menyatakan laporan kami, tidak memenuhi syarat materil (tidak cukup bukti),” ucap Yopi Hendro, Sabtu (12/10/2024).
Sebab menurut Hendro, keputusan Bawaslu yang menghentikan proses penanganan, dinilainya terlalu prematur, karena menurut hematnya, Bawaslu seharusnya dapat menerapkan teori pembuktian yang sangat sederhana, untuk menyimpulkan tentang ada tidaknya terjadi suatu pelanggaran pemilu, atas penemuan stiker Paslon di lokasi tempat, yang seharusnya bersih (steril).
“Tentunya dengan mempertimbangkan bukti ditemukannya stiker bergambar Paslon 02 tersimpan di laci meja kerja ASN (Kades), Ini membuktikan kalau kades telah melakukan ke keberpihakan (tidak netral) di Pilkada ini. Kalau penghentian, didasarkan karena barang bukti gambar tidak ada no Paslonnya, saya nilai tidak tepat, karena publik (umum) sudah mengetahui dan memastikan, kalo foto gambar di stiker itu, Paslon yang akan maju di Pilkada Pesawaran,” urainya.
Melihat fakta itu ujarnya, sudah tidak dapat dibantah lagi, bahwa selaku ASN, Kades secara terang benderang tidak netral dan berpihak pada Paslon 02.Padahal dalam UU No 5 tahun 2014 tentang ASN, itu jelas para ASN dilarang terlibat politik praktis, ikut mendukung, berpihak (tidak netral) di ajang Pemilu.
“Ancaman sanksi hukumnya jelas dan tegas mengatur, jika ASN terbukti melanggar, resiko terberatnya disanksi pidana atau dipecat dari ASN atau keduanya, dikenakan sanksi pidana dan pemecatan,” pungkasnya.
(Yovi Oku sanjaya)
