LAKSAMANA.id // Banyuwangi – Ketua Ikatan Warga Banyuwangi (IWB) angkat bicara terkait laporan dugaan mafia tanah yang disampaikan oleh Haji Abdillah, seorang warga Banyuwangi. Ketua IWB menegaskan bahwa masalah mafia tanah yang merugikan banyak warga tidak bisa dibiarkan begitu saja. Beliau menyampaikan bahwa IWB akan mengawal kasus ini hingga tuntas dan memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk memberantas praktik-praktik ilegal yang merugikan masyarakat tersebut.
Namun, Ketua IWB juga menekankan bahwa pada kasus mafia tanah ini berhubungan dengan kasus korupsi dan TPPU(Tindak Pindak pencucian uang) Menurutnya, IWB juga siap mengawal terus kasus-kasus korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang merugikan masyarakat luas. Penanganan kasus ini diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang dialami oleh warga akibat tindakan pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dan memanipulasi hukum untuk keuntungan pribadi.
Ketua IWB menyampaikan bahwa tindakan tegas dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani kasus-kasus ini. Mengacu pada instruksi langsung dari Presiden Prabowo melalui para menterinya, Ketua IWB meminta pemerintah tidak hanya fokus pada satu kasus saja, tetapi juga memperhatikan isu-isu korupsi dan pencucian uang yang terjadi di Banyuwangi. Instruksi ini dinilai sangat penting untuk memberantas praktik-praktik kejahatan terorganisir yang sudah lama merugikan warga.
Ketua IWB juga meminta masyarakat untuk turut aktif melaporkan dugaan-dugaan kejahatan yang mereka alami atau ketahui. Partisipasi masyarakat sangat penting agar pemerintah dan aparat penegak hukum bisa segera bertindak untuk menindaklanjuti laporan-laporan yang ada. Dengan dukungan dari semua pihak, diharapkan praktik mafia tanah, korupsi, dan pencucian uang dapat diberantas demi kemakmuran dan keadilan bagi seluruh warga Banyuwangi.
Pada akhirnya, Ketua IWB berharap bahwa instruksi tegas dari Presiden Prabowo akan benar-benar diimplementasikan oleh aparat penegak hukum. Dengan begitu, kasus mafia tanah, korupsi, dan pencucian uang di Banyuwangi dapat diselesaikan secara adil dan transparan. Hal ini, menurutnya, akan membawa perubahan positif yang signifikan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta hukum yang berlaku di Indonesia.pungkasya,”
Buang
