Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memilih untuk memberikan kesempatan kepada sekolah swasta untuk menyerahkan ijazah yang tertahan. Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat selama ini memberikan bantuan sebesar Rp 600 miliar kepada sekolah swasta setiap tahun.
Sedangkan jumlah siswa yang menunggu ijazahnya yang tertahan masih mencapai Rp 640 miliar.
Minggu (2/2/2025), melalui sambungan telepon.
Baca juga:
Dedi menjelaskan, jumlah siswa yang ijazahnya tertahan karena ada sisa biaya mencapai 320 ribu orang.
Waktu ijazah masih tidak ditembus berada di rentang satu hingga tujuh tahun.
“Berapa kalau duitin nggak terutang? Jika pembayaran menunggak Rp 2 juta per orang, maka sementara tunggakan mencapai Rp 640 miliar,” jelas Dedi.
Menurut Dedi, pertanyaan yang sering diangkat adalah mengenai mengapa pemerintah provinsi tidak memberikan bantuan kepada sekolah swasta? Beliau menambahkan, pemerintah telah memberikan bantuan sebesar Rp 600 miliar setiap tahun.
“Sungguh tidak perlu disimpan. Pihak kita bisa memberikan investor Rp 600 miliar per tahun,” kata Dedi.
Padahal, tambah dia, bantuan tersebut tidak adil. Banyak sekolah-sekolah favorit yang menerima subsidi meskipun biaya sekolahnya mahal. “Itu tidak harus seperti itu,” kata dia tegas.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) ingin membayar utang siswa yang mencapai Rp 640 miliar. Namun dengan syarat tertentu atau perjanjian.
“Saya akan membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat,” katanya.
Perjanjian itu, kata Dedi, mendapatkan bantuan sebesar Rp 600 miliar setiap tahun untuk sekolah, namun dengan syarat bahwa ijazah harus dikembalikan segera kepada siswa.
“Andaikata tidak mau mengembalikan dana hibah, maka bantuan sebesar Rp 600 miliar akan dihentikan dan diganti dengan program beasiswa bagi masyarakat miskin yang belajar di sekolah swasta,” ajaknya.
Dedi mengatakan, sekolah pilihan ada dua, ya. Sekolah tetap mendapatkan uang Rp 600 miliar, atau kedua, bantuan ini disesuaikan untuk rakyat miskin sehingga bantuan tidak diberikan ke sekolah, tapi langsung ke siswa.
“Tetapi nominal uang tersebut terus ditransfer ke nama siswa tersebut secara sekolah,” kata Dedi.
Dedi memintai kepala sekolah swasta untuk memilih skema mana. “Marilah kita membicarakan bersama,” katanya.
Baca juga:
Dedi juga mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengaudit penggunaan bantuan itu sebesar Rp 600 miliar. Tujuan dari pengverifikasi ini adalah untuk membangun kepercayaan bahwa bantuan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Jabar, terutama mereka yang membutuhkan.
Karena sekolah itu dapat memberikan biaya sendiri dari keluarga siswanya, dana bantuan dari pusat diberikan kepada sekolah, serta bantuan dari BPMU daerah diberikan, sementara siswa juga membayar, katanya
