Betapa terkejutnya Dedi Mulyadi menemukan bahwa beban hutang yang menunggak oleh Gubernur Jawa Barat sebelumnya, Ridwan Kamil,สาวetasingin.
Pada tahun 2021 yang lalu, provinsi Jawa Barat memiliki utang sebesar Rp 3,4 triliun dari dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kini selama masa kepemimpinan Dedi Mulyadi, dia harus membayar cicilan hutang senilai Rp 566 miliar gelombang hingga 2029.
“Wah sdg its, (sampai) aku selesai. Aku enggak pinjam sementara punya uang. Dulu dipakainya duit itu apa aja ?” kata Dedi Mulyadi.
Anggaran Dana Penyelenggaraan dan Dana Alokasi Khusus (DPAK) digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Barat yang mencakup pembangunan jalan, pengelolaan air, pembungkus limbah, pembangunan pemukiman, taman dan fasilitas keagamaan, serta revitalisasi pasar.
Termasuk pembangunan Masjid Al Jabbar yang didakwakan Ridwan Kamil dibangun menggunakan anggaran daerah sebesar Rp 1 triliun.
“Bangunan Al Jabbar diluluskan dari biaya bantuan bencana,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi berpikir positif bisa melaksanakan pembangunan masif, meskipun harus bayar utang, setelah dilantik Gubernur Jabar.
Dedi bermimpi untuk membangun infrastruktur, seperti landasan pesawat atau lapangan pesawat.
Kita ingin membuat landasan pesawat, ya. Untuk itu, ada juga yakininya tengah dibuat tempat parkir di Jalan Akses Pantai, Dishub, daerah-daerah strategic pantai.
Ia meminta deret air dilayani oleh tamaan beton panjang 2 kilometer.
“Harus dibuat jalan ini dibikinin lebih panjang hingga 2 kilometer,” jelas dia.
Landasan pesawat siap digunakan dalam keadaan darurat bencana alam agar pengiriman bantuan lebih mudah dilakukan.
“Untuk membuat airport pesawat bisa bebas dalam keadaan darurat, menghadapi bencana alam, pilihan akses jangan memespan, terutama untuk kenyaman pesawat kecil yang terpaksa menolak terbang,” ucapnya.
Lancang dibuat sesuai dengan jalanan yang sudah ada.
“Apakah jika kita tetap membatasi penggunaan jalan umum hanya di beberapa titik tertentu, kita bisa membuatnya layak, tidak terlalu kosong. Misalkan di Jalan Jayanti Sindang Barang, jalanannya sudah agak lebar, kita kuatkan saja di sepanjang pantai. Jadi, mobilisasi kita bisa lebih cepat,” ujarnya.
Dia juga ingin menambahkan aset untuk Dinas Kelautan.
“Saya mengunjungi dunia kelautan dan menemukan bahwa hampir semua muara kapalnya dangkal. Maka itu, kita perlu menyediakan inventaris yang dapat mengapung. Dengan demikian, persediaan kita menjadi lebih banyak dan dapat dijalankan kapan saja. Provinsi ini termasuk kaya, karena membeli aset banyak, memang kuat,” ujar Demul.
Sedang berbincanglah dengan seseorang yang berpendapat, “Menurut saya, yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar adalah membeli sebuah helikopter sebagai salah satu saran untuk merealisasikan pengamanan dan pemadaman kebakaran hutan yang berhasil.
“Maksudnya kami tidak membeli helikopter untuk kepala provinsi, tapi kami membelinya untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah,” ungkapnya.
Dia mengatakan jika terdapat kebakaran hutan, tidak perlu menunggu lama untuk menerima Rescue Basarnas.
“Jika terjadi kebakaran hutan, kita harus menunggu BNPB (Barisan Nasional Penanggulangan Bencana) untuk bertindak? Jika kita sudah marah, bebani sudah lalu laut 4000 hektare terbakar, masih bisa ditangani,” kata Dedi Mulyadi.
.
Di saat itu dia mencari informasi tentang penerimaan yang harus dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari APBD.
Salah satu contoh adalah pemeliharaan Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi bertanya, ‘Masjid Al Jabbar, berapa biaya pemeliharaannya per tahun?’ menurut tayangan di saluran YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL.
Disebutkan biaya yang harus disediakan Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya adalah Rp42 miliar untuk perawatan Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi tidak terlalu bereaksi secara berlebihan terhadap besaran sumber daya yang disediakan.
Ia melanjutkan anggaran lain yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.
“Dapat bayar utang-Nya belum?” tanya Dedi Mulyadi.
Rupanya Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki utang sejenis pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada tahun 2021.
Pinjaman terbagi menjadi dua jenis, yakni sekitar Rp2 triliun dan Rp1,1 triliun.
Dengan total pinjaman sebesar Rp3,4 triliun.
Tentu saja, berikut paraf Ras Berikut bagian tentang ekoran ini: Untuk pengembalian utang ini, Pemprov Jabar harus membayar angsuran per tahun sebesar Rp566 miliar.
Bayarannya tersebut wajib dilunasi sampai tahun 2029.
Dedi terpeperentas dari kejutan berkala ketika ia menyadari harus mengalami pungutan cicilan dalam masa menjabat Gubernur Jawa Barat.
“Hah? Saya telah menyelesaikan pekerjaan saya? Saya tidak mengontrak, tapi tiba-tiba memiliki uang, tapi masih harus memikirkan tanggung jawab pemerintah. Misalkan saja sumber dari mana?” kaget Dedi Mulyadi.
Dijelaskan oleh staf mereka, utang digunakan untuk membangun infrastruktur yang mencakup jalan, pengaliran air, limbah air, permukiman, ruang hijau terbuka, fasilitas ibadah, dan pemulihan pasar.
Bahkan Masjid Al Jabbar juga termasuk salah satu pembangunan yang dibangun menggunakan dana pinjaman tersebut.
“Dari dana PPEN, Masjid Al Jabbar itu dibangun, jadi Al Jabbar itu sebagian dibangun dari pinjaman, Berapa yang dibangun dulu?” tanya Dedi.
Staf tidak bisa menjelaskan nou്getto atas jumlah anggaran dalam negeri yang digunakan untuk pembangunan Masjid Al Jabbar.
Dedi Mulyadi kemudian menekankan bahwa utang tersebut harus dibayar.
“Adakah saya yang paling bersalah? Bukankah pemerintahlah yang bersalah, saya yang hanya memiliki uang dari mana?” ujar Dedi.
Ia melesetkan analiz istilah, tak menjadi persoalan utang yang dipinjam saat kiprah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut.
Tidak ada masalah, karena itu untuk kegiatan pembangunan, kata dia.
Meskipun begitu, Dedi berharap utang tersebut dapat dihapuskan.
“Dapatkah aku meminta penghapusan pinjaman ke pihak pusat?” tanya Dedi.
“Saya mengharapkan, untuk Jawa Barat utangnya seberapa besar? Sedekatnya Rp3,4 triliun, sekarang sudah mencapai pembayaran tahun ke-4, silakan hilangkan tersebut ya, saya ingin membangun jalan serta fasilitas sekolah,” katanya.
Para staf menganggap bahwa havena menjadi beban berat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Ah Madah, jangan lihat beban itu terlalu berat, memberi konsekuensi ringan saja. Belum ada masalah Rp500 miliar utang PPEN, semoga saja di masa depan pendapatan kita meningkat,” katanya.
Untuk mencegah tidak menjadi beban, Dedi Mulyadi akan meningkatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor.
“Wahai Pak, tidak ada masalah dengan alokasi anggaran Rp 500 miliar, asalkan pajak kendaraan bermotor meningkat dari Rp 9 triliun ke Rp 11 triliun, semuanya bisa tertelahtutup,” kata Dedi Mulyadi.
“Harus jalan lurus, waspada jangan bersujudlintang atau tidak jelas,” katanya.
lainnya
Informasi lainnya yang lengkap dan menarik dapat ditemukan di
