Dewi Fortuna Anwar menyebutkan perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono. Dia menganggap urusan luar negeri Indonesia besarannya lebih banyak dipegang oleh presiden daripada menlu.
Dia bertanya apakah Kemlu fokus sebagai tempat kebijakan luar negeri diproses atau hanya sekedar sebagai sekretariat ketika kebijakan telah dibentuk.
Dewi mengatakan ada kesan bahwa Prabowo sudah menetapkan apa yang kemudian harus dilakukan Kemlu, hal ini muncul dari keinginannya menunjuk Sugiono yang bukan berasal dari kalangan diplomat. Hal ini membuat Prabowo enggan memilih menlu dari kalangan berpengalaman, seperti mantan menlu seperti Hassan Wirajuda, Marty Natalegawa, atau Retno Marsudi.
“Saya akan menyalurkan pesan dari Presiden,” kata Dewi saat mengikuti diskusi bersama Tempo secara virtual pada Rabu, 16 Januari 2024.
Pengakuan terhadap wilayah yang berbagi perbatasan di Laut Cina Selatan antara Prabowo dan Xi Jinping sedang diadakan di Beijing.
“Saat ada kesalahan, tidak ada yang berani mengenalkannya. Tidak seorang pun mengeceknya. Oleh karena itu, ini merupakan risiko yang muncul dalam inisiatif yang sangat bersifat followership. Tidak ada yang berani menyampaikan kabar buruknya,” kata Dewi.
Edisi khusus 100 hari kerja Presiden Prabowo ini terbit hari ini. Laputan “Politik Luar Negeri di Bawah Komandan Prabowo” Tempo mengungkap dominasi presiden Prabowo Subianto dalam kebijakan dan diplomasi luar negeri. Sebagai presiden, Prabowo cenderung enggan didikte dalam pengambilan keputusan untuk urusan luar negeri. Keputusan Prabowo yang diambil tanpa analisis yang matang sering kali menyebabkan kegaduhan di dalam negeri dan dunia internasional.
Pilihan editor:
Ikuti
