Sebelum pergantian tahun, pemerintah mengumumkan keputusan baru tentang kenaikan tarif pajak penjualan (PPN) 12% yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. “Keputusan” ini menunjukkan “kekhawatiran” Presiden Prabowo Subianto sebelum mencapai masa jabatan 100 hari, menurut analis ekonom.
Seorang ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menilai bahwa pernyataan Presiden Prabowo untuk membatalkan peningkatan PPN menjadi 12% menunjukkan bahwa Presiden tidak ingin dianggap gagal dan tidak setia pada rakyat dalam 100 hari pertama menjadi Presiden.
Kabinet Merah-Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo akan rampung masa jabatannya untuk periode berikutnya setelah menempuh 100 hari pada tanggal 21 Januari 2025.
“Prabowo ingin menunjukkan lagi bahwa dia adalah presiden yang paling rendah hati, mendengarkanlah perintah rakyat, dan tidak akan mencampakkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan keinginan rakyat,” ujar Bhima kepada BBC News Indonesia, Selasa (31/12).
Presiden Prabowo menyampaikan, usulan pengenaan PPN sebesar 12% hanya akan berlaku pada barang dan jasawan mewah yaitu Pajak Penjualan atas Barang Mewahan (PPnBM).
Barbagai barang dan jasa selain yang termasuk dalam kategori mewah tidak ada perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), namun akan tetap 11% juga.
Keputusan ini, menurut Prabowo, adalah komitmen pemerintah yang memutuskan kepentingan rakyat kebanyakan, melindungi kemampuan pembelian masyarakat, dan memacu pembangunan ekonomi yang adil.
Keputusan PPN 12% telah diputuskan setelah adanya perdebatan yang terus berlangsung sejak awal Desember lalu.
.
Jadilah yang pertama mendapatkan berita, investigasi, dan liputan mendalam dari BBC News Indonesia, langsung di WhatsApp Anda.
Komitmen saya selalu ikut mendukung kepentingan rakyat yang berutang jawab
Presiden Prabowo Subianto didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyampaikan keputusan baru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
“Istilah kebebasan pilpres yang mengatakan “semua udah loe sama” tidak berlaku dalam konteks saya. Mereka mesti berminat mengulas propaganda yang berlapis,” /**628127321764***/
Pemerintah dianggap sepakat bahwa tarif PPN dari 11% ke 12% nantinya hanya berlaku pada barang dan jasa mewah, sebagaimana telah disampaikan dan dipahami oleh Komisi DPR dalam undang-undang yang dibahas hari ini.
ported dari nih, siapa tahu temen bapak atau ibu bisa bantu ya?
Prabowo juga telah mengakuannya berdasarkan paparan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 masih bisa dilakukan dengan bijak dan hati-hati di bidang pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah disebut masih dapat mengelola defisit anggaran perjalanan negara (APBN) dalam batas yang baik dan dapat dikelola.
Meskipun perekonomian dunia dipenuhi dengan ketidakpastian dan tekanan yang turut mempengaruhi harga komoditas minyak dan gas serta pendapatan negara.
Kemudian Presiden menjelaskan kembali soal paket stimulus yang diberikan kepada masyarakat sebesar Rp38,6 triliun.
Bantuan stimulus diberikan dalam bentuk beras kepada 16 juta penerima bantuan pangan, yaitu 10 kilogram beras untuk setiap orang setiap bulan selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.
Baca juga:
Lalu ada juga diskon listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga yang memiliki daya 2.200 volt ampere (VA) dalam periode Januari-Februari tahun 2025.
Terdapat juga insentif Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) yang ditanggung oleh pemerintah untuk karyawan di sektor industri padat karya dengan gaji hingga seribu ribu rupiah per bulan mulai 1 Januari 2025.
Pemasukan bersih bagi Badan Ekonomi Kreatif (BEK) disisa sisa pajak (PPh) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki pendapatan kurang dari Rp500 juta setahun.
“Takuku polisiti urang bakasangsaint mga kato Prabowo,” posialisinyo.
Kementerian yang terkait akan menangani secara teknis.
Sri Mulyani: Pajak Perolehan Persentase 12% hanya untuk barang mewah
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa PPN yang meningkat dari 11% menjadi 12% hanya berlaku untuk barang dan jasa kategori mewah yang dahulu sudah dikenakan Pajak Penghasilan Badan (PPnBM).
Sekarang, ada empat kategori, seperti yang disebut Presiden, kapal pesiar, jet pribadi, dan rumah mewah yang harganya ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023.
Artinya barang dan jasa lainnya yang selama ini terkena PPN 11% tidak mengalami kenaikan PPN menjadi 12% atau masih tetap 11%.
Barang dan jasa yang termasuk dalam kategori penyelamat pajak yang netral kemudian menjadikan PPN 0%, menurut Sri, di antaranya adalah makanan pokok.
Rinciannya: beras, jagung, kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran lainnya, ubi jalar, ubi kayu, gula, hasil ternak, susu mentah, unggas, kacang tanah, padi seperti beras, ikan, udang, biota laut lainnya, tiket kereta api, dan jasa angkutan.
Lalu, tiket bandara, transportasi sungai, pengurusan paspor, biro perjalanan, lembaga pendidikan pemerintah dan swasta, buku pelajaran, kitab suci, jasa kesehatan pemerintah dan swasta, dan layanan kesehatan, keuangan, pensiun, dan layanan keuangan lainnya.
Sesuai dengan aturan yang berlaku, hal itu masih mendapatkan pengurangan bea geometry tidak ada alias tidak membayar bea geometry. Sedangkan barang dan jasa lainnya tidak akan mengalami kenaikan atau masih memiliki tarif sebesar 11%.
Dilayani “PPN 12%” menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2023 untuk beberapa jenis barang mewah, antara lain:
Apa kata pengamat?
Seorang analis ekonomi dari CELOS, Bhima Yudhistira, mengatakan pernyataan Presiden Prabowo mengenai pembatalan peningkatan PPN menjadi 12% menunjukkan “kekhawatiran” sebelum 100 hari masa baktinya.
Menurut Bhima, Prabowo tidak ingin gagal dalam seratus hari kerjanya dan tidak meremehkan kepentingan rakyat.
Hal lain, Prabowo juga ingin menunjukkan kepada publik dan kepada ministrinya sendiri bahwa yang benar-benar berkuasa adalah dia sendiri, bukan kabinetnya, termasuk sang Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Karena yang hingga kini memaksa PPN menjadi 12% untuk semua barang adalah Sri Mulyani, bersangkutan memiliki perbedaan pendapat dengan Prabowo.
Menurut apa yang saya lihat, Prabowo sekarang ingin menunjukkan kembali bahwa dia adalah presiden dari rakyat, bukan seorang presiden yang dikendalikan oleh kebijakan dan kepentingan yang bertentangan satu sama lain.
Sekarang, ekonom Celios, Media Askar, mengatakan keputusan PPN 12% hanya untuk barang mewah sedang masih mengakibatkan kebingungan. Alasannya, ketentuan perpajakan Indonesia tidak mengenal sistem pajak berdasarkan tipe barang yang dibebani pajak.
Mulai 1 Januari 2025, pajak penjualan bernilai tambah (PPnBM) akan dikenakan pada barang-barang tersebut sebesar 12%, menurut skema yang telah ditetapkan.
Tarik ulur kenaikan PPN
Jika dilihat dari masa lampau, peningkatan PPN 12% mulai berlaku sejak awal Desember lalu.
“Istri masyarakat sisa yang bukan badan, tetap lindungi,” ucap Prabowo seperti dikutip dari Antara, dilansir Straits Times, kemarin. Workingman ordinary people tetap terlindungi. Pemerintah tidak memungut dan membiarkan orang-orang kecil dibela oleh pemerintah.
Petikan hasil konferensi pers tersebut sekaligus menomortahkan what telah diucapkan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri, turut termasuk.
Menurut informasi yang diterima BBC News Indonesia, “seluruh barang dan jasa yang sejak dahulu ini dikenakan pajak 11%”, kecuali beberapa jenis barang yang merupakan kebutuhan massa yang banyak, yaitu minyak goreng curah “Kita”, tepung terigu dan gula industri.
