Pesiden Amerika Serikat Donald Trump ingin memangkas pemerintahan dimulai dengan menawarkan delapan kali gaji kepada pemerintahan federal yang bersedia mengundurkan diri.
Langkah itu dilakukan untuk menghemat anggaran sebesar kurang lebih 100 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.500 triliun rupiah.
Pesan tawaran yang dialamatkan kepada seluruh pegawai diberikan via email massal, tanggal 28 Januari. Mereka diberi waktu hingga 6 Februari untuk membakukan keputusan mengenai tawaran tersebut.
Pekerja yang setuju akan menerima upah dan bantuan hingga tanggal 30 September 2025.
Pegawai federal merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia
Tidak semua pegawai mendapatkan tawaran ini. Karyawan pos, tentara, pejabat imigrasi, serta beberapa tenaga keamanan nasional dikecualikan dari program ini.
Donald Trump berharap sekurang-kurangnya kira-kira sepuluh persen, atau sekitar 200.000 pengangsuatan dari total lebih dari dua juta pekerja yang dipekerjakan oleh pemerintah federal menerima tawarannya.
Jika target tersebut berhasil dicapai, Gedung Putih dapat menghemat belanja negara hingga USD 100 miliar (sekitar Rs. 1,5 triliun).
Pejabat Yayasan Pengelolaan Personalia (OPM) pemerintah yang menjalankan kebijakan SDM menatap sejumlah nama penerima oversized allowance, yaitu mereka yang manosapi punda dijanji penderitaan.
“Pihak kami tidak memberikan garansi bahwa posisi ataupun organisasi tempat Anda bekerja akan tetap ada eksis. Akan tetapi, jika posisi Anda dihapus, Anda akan dilayani dengan hormat,” tegas email lanjutan dari OPM.
Pengurangan Anggaran dan Keputusan Presiden
Dalam masa satu minggu, Trump telah menandatanganinya beberapa perintah presiden yang berujung pada pengurangan anggaran.
Salah satu contoh adalah penghentian sementara bantuan luar negeri Amerika Serikat ke beberapa negara.
Pemerintah Gedung Putih menyatakan bahwa kebijakan ini bukanlah penghematan anggaran secara menyeluruh, melainkan langkah untuk memastikan setiap pengeluaran terhimpun dengan prioritas presiden Trump.
” Ini adalah bagian dari upaya presiden untuk memastikan pemerintah mengelola dana pajak yang terkait dengan modal pribadi dengan bijak dan transparan,” kata Sekretariat Menteri Pers Gedung Putih Karoline Leavitt.
Belanja federal Amerika Serikat tahun ini mencakup lebih dari USD 3 triliun dalam bentuk bantuan dan pinjaman, yang seluruhnya telah disetujui oleh Konggres.
Namun, keputusan-keputusan Trump tersebut menimbulkan kritik dari Partai Demokrat yang menuduhnya berusaha merebut kendali anggaran dari Kongres.
Senator Demokrat Patty Murray menyebut kebijakan tersebut sebagai “langkah yang kurang ajar dan ilegal.”
Wakil Senat Richard Blumenthal menambahkan, keputusan ini bisa menyebabkan kekacauan di bidang kesehatan dan penelitian yang sangat bergantung pada dana federal.
Sama seperti kebijakan lainnya yang tidak melibatkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), perpres AS memungkinkan presiden membuat kebijakan tanpa melalui proses pembentukan undang-undang biasa.
Tetapi, pengadilan selaku penafsir hukum, mengakui qisas sendiri sah kecuali kalau menyimpang dari konstitusi dan undang-undang yang berlaku.
